kabinet pada masa demokrasi liberal tidak dapat melaksanakan program kerjanya karena?
1. kabinet pada masa demokrasi liberal tidak dapat melaksanakan program kerjanya karena?
Jawaban:
Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Penjelasan:
Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.
2. Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah .....
Masalah Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak awal kemerdekaan.
3. setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah
Jawaban:
pengembalian irian barat atau mempertahankan irian barat
jawabnnya
4. Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah
Jawaban:
pengembalian Irian Barat
Penjelasan:
maaf kalo salah :)
5. Setiap cabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah.......
Jawaban:
Pembahasan Soal:
Masalah Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak awal kemerdekaan. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar) tahun 1949 masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun yang diatur dalam Piagam Penyerahan Kedaulatan Indonesia-Belanda. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda yang dilakukan pada masa Demokrasi Liberal. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) dan secara resmi Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963 melalui Perjanjian New York.
Penjelasan:
semoga membantu..
jadikan jawaban tercerdas ya ✅
6. Berikanlah pendapat anda mengenai program kerja kabinet pada masa Demokrasi Liberal?
menurut saya seharusnya partai yang yang kalah menerima partai yang menang untuk menjalankan pemerintahan dengan baik
7. mengapa program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berjalan lancar
Karena Banyak nya partai politik yang ingin menguntungkan partai nya sendiri ketimbang negara nya
8. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah
Jawaban:
Pengembalian bagian dari negara/daerah
pada program kabinet pada masa demokrasi liberal masalah yang selalu terjadi yaitu masalah dalam pengembalian bagian-bagian dari negara itu ataupun daerah yang bukan lagi menjadi haknya seperti halnya dalam pengembalian daerah irian barat
Jawaban:
pemgembalian irian barat atau mempertahankan irian barat
Penjelasan:
maaf kalo salah kak
9. sebutkan kabinet kabinet pada masa demokrasi liberal dan programnya
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman dan Suwirjo (27 April 1951 – 3 April 1952)
3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953
)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
7. Kabinet Ir. Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
10. mengapa kabinet kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal selalu tidak mampu menyelesaikan programnya
Karena adanya perbedaan kepentingan yang terjadi pada kabinet tersebut
11. perihal yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah
Masa demookrasi liberal
Pembahasan :
Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat sistem demokrasi liberal yang pernah memimpin nnegara Indonesia dengan diberlakukanya RIS.
Kabinet masa demokrasi Liberal
1. Kabinet Natsir
Program keja dari kabinet ini :
Kenetentaraman dan keamanan negara diiutamakan.Struktur pemerintah di sempurnakan dan adanya konsolidasi.Angkatan bersenjata dismepurnakan.Masalah Irian Barat hars diselesaikan.2. Kabinet Sukiman
Program kerja :
Terjaminya ketentraman dan dan keamanan.Kemakmuran Rakyat.Demi kepentingan petani diperbaharuinya hhukum agraria.Pemilihan umum disiapkan.Dijalankan pplitik luar negeri yang bebas dann aktif.Dikembalikanya masalah Irian Barat ke NKRI.Disiapkan UU untuk kepentingan serikat pekerja.3. Kabinet Wilopo
Program Kerja
Diselenggrakan pemilihan umumKemakmuran dan pendidikan rakyat disiapkanMenyelesaikan sengketa dengan BelandaDijalankan pplitik luar negeri yang bebas dann aktif.Dikembalikanya masalah Irian Barat ke NKRI.4. Kabinet Burharuddin Harahap
Program Kerja :
Pemuliha wibawa ADDiselenggrakan pemiliha UmumDipercepat dibentuknya Parlemen Baru.Inflasi segera diatasiMembrantas para koruptorMengikuti politik Asia Afrika5. kabinet Ali Sastrimijoyo II
Program kerja :
Memperjuangkan Irian BaratDibentuknya daerah otonomiDipercepat dibentukknya DPRDMemperbaiki nasib para buruh dan pegawaiDiubahnya sistem perekonomian mejadi ekonomi nasionalDibatalkan persetujuan KMBRencana Pembangunan lima tahun7 Kabinet Juanda
Program Kerja
Dewan Nasional dibentukKeadaan RI di normalkanPersetujuan KMP dibatalkanPerjuangan mengembaliikn Irian BaratProses pembangunan dipercepat.Pelajari lebih lanjut
Materi tentang kabinet era demokrasi liberal brainly.co.id/tugas/17656324
Materi tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. brainly.co.id/tugas/12350535
----------------------------------------
Detail Jawaban
Kelas: 12 SMA
Mapel: Sejarah
Bab: Era Demokrasi Liberal di Indonesia
Kode: 12.3.1
Kata Kunci: Demokrasi Liberal
12. masalah krusial yang menjadi pokok program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal
untuk mengatasi inflasi yang cukup tinggi
13. Sebutkan program kabinet kabinet pada masa demokrasi liberal yang masih unggul dan masih dilaksanakan sampai sekarang
Dalam kabinet ini memiliki beberapa program kerja, yaitu :
- Mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan.
- Upaya meningkatkan kemakmuran rakyat.
- Upaya persiapan pemilihan umum.
- Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
- Upaya memperjuangkan Irian Barat.
14. program kerja dari 7 kabinet demokrasi liberal
Jawaban:
Program kerja kabinet Natsir:
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante ,
Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara ,
Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman ,
Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat ,
Menyempurnakan organisasi angkatan perang ,
Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat.
15. sebab sebab kabinet pada demokrasi liberal tidak dapat menyelesaikan program kerjanya
karena seringnya terjadi pergantian kabinet
16. Mengapa program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berjalan lancar?
karena kabinet yang tersusun tidak melakukan tugasnya dengan baik/tidak bertanggungjawab akan tugasnyakarena kabinet yang tersusun tidak melakukan tugasnya dengan baik/tidak bertanggungjawab akan tugasnya
17. mengapa program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berjalan lancar
karena...
1. setiap kabinet yang berkuasa berusaha untuk menjatuhkan
2. masing masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai/golongannya
3. program kerja tidak ada yangterlaksana menyeluruh
4. ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa
18. Setiap cabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa demokrasi liberal adalah ….
Jawaban:
pengembalian Irian Barat
Penjelasan:
semoga membantu :)
19. Kabinet yang menjabat ketika masa Demokrasi Liberal serta programnya
Jawaban:
kabinet natsir
tujuan/program:memulihkan keutuhan bangsa indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk SERIKAT
20. mengapa program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal tidak berjalan lancar
karena banyak terjadi pergantian kabinet
21. masalah krusial yg menjadi pokok program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu
-Keamanan
-Irian Barat
-Ekonomi
#maaf kalau salah
22. Deskripsikan persamaan dan perbedaan program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal?
salah satu kabinet yang terkenal di masa orde lama adalahh kabinet natsir. program kerjanya adalah:
Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.
Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
kabinet kerja yang sekarang tidak memfokuskan untuk menyelesaikan permasalahn irian barat ataupun menyempurnakan organisasi angkatan perang, namun masih memperjuangkan aspek - aspek yang lain
23. PROGRAM KERJA DARI 7 KABINET DEMOKRASI LIBERAL
Jawaban:
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Siatem kerja :
1. Dalam kabinet ini memiliki beberapa sistem kerja, yaitu :
2. Upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban
3. Memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah
4. Penyempurnaan angkatan perang
5. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat
6. Upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Program kerja :
1. Mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan
2. Upaya meningkatkan kemakmuran rakyat
3. Upaya persiapan pemilihan umum
4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
5. Upaya memperjuangkan Irian Barat
6. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
3. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Program kerja :
1. Melaksanakan pemilihan umum
2. Meningkatkan kemakmuran rakyat
3. Upaya menciptakan keamanan dalam negeri
4. Upaya memperjuangkan Irian Barat
5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Program kerja :
1. Pelaksana pemilu
2. Usaha pembebasan Irian Barat secepatnya
3. Upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB
4. Penyelesaian pertikaian politik.
5. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
6. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
5. Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 )
Program kerja :
1. Mengembalikan wibawa pemerintah
2. Melaksanakan pemilihan umum (pemilu)
3. Pengembalian Irian Barat
4. Melaksanakan kerja sama antara Asia-Afrika
5. Upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( 12 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Program kerja :
1. Pembatalan KMB
2. Upaya perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia
3. Melaksanakan keputusan KAA ( Konferensi Asia Afrika )
4. Upaya pemulihan keamanan
5. Usaha dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai
7. Kabinet Juanda ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 )
Program kerja :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Upaya normalisasi keadaan negara
3. Pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian Barat
5. Upaya mempercepat pembangunan
24. mengapa program kerja kabinet pada demokrasi liberal tidak berjalan lancar? jelaskan kehidupan bangsa indonesia pada masa demokrasi liberal!
1. karena setiap kabinet yg berkuasa akan berusaha untuk d jatuhkan.
2. adanya upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yg berkuasa
3. progam krj tidak ada yg terlaksana menyeluruh
25. Siapakah dari 7 kabinet masa demokrasi liberal yang paling bagus program kerjanya beserta alasan kalian memilih kabinet tersebut!
Jawaban:
Kabinet Natsir
Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sejak 6 September 1950 hingga 27 April 1951.
Susunan anggota menteri di dalam kabinet ini sendiri yaitu:
Menteri Dalam Negeri: Assaat
Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem
Menteri Keamanan Rakyat: Abdul Halim (berhenti 8 Desember 1950) dan Sri Sultan HB IX (diangkat 8 Desember 1950)
Menteri Kehakiman: Wongsonegoro
Menteri Penerangan: M.A. Pellaupessy
Menteri Keuangan: Sjafruddin Prawiranegara
Menteri Perdagangan dan Industri: Sumitro Djojohadikusumo
Menteri Pertanian: Tandiono Manu
Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi: Herman Johannes
Menteri Sosial: F.S. Haryadi
Menteri Perhubungan: Djuanda
Menteri Kesehatan: J.Leimena
Menteri Agama: Wahid Hasjim
Menteri Tenaga Kerja: Pandji Suroso
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Johan
Menteri Negara: Harsono Cokroaminoto
26. Masalah krusial yang menjadi pokok program kerja kabinet masa demokrasi liberal yaitu?
-Keamanan
-Ekonomi
-Irian Barat
-Kemakmuran rakyat
27. tuliskan program program kabinet kabinet yang memerintah pada masa berlakunya demokrasi liberal/parlementer
Jawaban:
1. Kabinet Natsir, bertugas mulai tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, dipimpin Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Masyumi. Program pokok kabinet ini adalah:
Mengupayakan ketenteraman dan keamanan.
Konsolidasi dan penyempurnaan struktur pemerintahan.
Penyempurnaan organisasi angkatan bersenjata.
Penguatan ekonomi rakyat.
Penyelesaian masalah Irian Barat
2. Kabinet Sukiman, bertugas mulai tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952, dipimpin Perdana menteri Soekiman Widjosandjojo dari Masyumi. Program pokok kabinet ini adalah:
Menjamin ketenteraman dan keamanan.
Mengupayakan kemakmuran Rakyat.
Memperbarui hukum agraria untuk kepentingan petani.
Mempersiapkan Pemilihan Umum.
Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
Menyiapkan Undang-Undang tentang pengakuan serikat pekerja, perjanjian kerja sama, penentuan upah minimum dan penyelesian perselisihan buruh.
3. Kabinet Wilopo, bertugas mulai tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, dipimpin Perdana Menteri Wilopo dari PNI. Program kerja kabinet ini adalah:
Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Konstituante, DPR dan DPRS.
Peningkatan kemakmuran rakyat.
Peningkatan pendidikan rakyat.
pemulihan keamanan.
Menyelesaikan permasalahan dalam hubungan Indonesia dengan Belanda.
Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I, bertugas mulai tanggal 31 Jui 1953 sampai 12 Agustus 1955, dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjodjo dari PNI. Program kerja kabinet ini adalah:
Peningkatan kemakmuran dan keamanan.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum secepatnya.
Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
Meninjau Kembali persetujuan KMB.
Menyelesaikan perselisihan politik.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap, bertugas mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, dipimpin Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Program kerja kabinet ini adalah:
Pemulihan wibawa pemerintahan dengan cara mengembalikan kepercayaan rakyat dan Angkatan darat kepada pemerintah.
Menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai rencana.
Percepatan pembentukan Parlemen baru.
Melakukan desentralisasi.
Mengatasi inflasi.
Memberantas korupsi.
Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
Melakukan politik kerja sama Asia - Afrika sesuai politik luar negeri yang bebas aktif.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II, bertugas mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, dipimpin Perdana Menteri Ali Sastroamidjodjo dari PNI. Program kerja kabinet ini adalah:
Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
Membentuk daerah-daerah otonomi.
Mempercepat pembentukan DPRD.
Perbaikan nasib buruh dan pegawai.
Penyehatan keseimbangan keuangan negara.
Merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Membatalkan persetujuan KMB.
Memulihkan keamanan dan ketertiban.
Melaksanakan rencana pembangunan lima tahun.
Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
Melaksanakan keputusan Konferensi Asia - Afrika.
7. Kabinet Juanda, bertugas mulai tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959, dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja. Program kerja kabinet ini adalah:
Pembentukan Dewan Nasional.
Menormalkan keadaan Republik Indonesia.
Melancarkan pembatalan persetujuan KMP.
Memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke dalam Republik Indonesia.
Percepatan proses pembangunan.
28. Deskripsi persamaan dan perbedaan program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal?
kalau liberal sistem nya lebih bebas
29. program yang selalu ada pd masa kabinet demokrasi liberal
program pokok pada kabinet demokrasi liberal
30. Apa masalah krusial yg menjadi pokok program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal?
Sistem Politik Pada Masa Demokrasi Liberal Sistem Politik Pada Masa Demokrasi Liberal – Masa demokrasi liberal ditandai dengan diberlakukannya UUDS 1950 pascapengakuan kedaualatan. Berlakuknya UUDS 1950 kemudian mengubah tatanan pemerintahan indonesia. Sistem politik dan ekonomi pun kemudian bergeser ke arah sistem politik dan ekonomi liberal. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi. selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959), Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, secara turut-turut sebagai berikut. kabinet Natsir ( 6 September 1950-21 Maret 1951 ).Kabinet Sukiman ( 27 April 1951-3 April 1952 ).Kabinet Wilopo ( 3 April 1952-3 Juni 1953 ).Kabinet Ali Sastroamijoyo ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955 ).Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955-3 Maret 1956 ).Kabinet Ali Sastroamijoyo II ( 20 Maret 1956-4 Maret 1957 ).Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-5Juli 1959.Hampir sernua kabinet yang dibentuk merupakan Zaken Kabiiiet ( kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahliannya ) dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah menyebabkan kabinet-kabinet di atas jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Bahkan, partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Dengan singkatnya waktu untuk memerintah, maka tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya dengan baik.
